zahidayat.com

Dampak globalisasi lebih sering dilihat dari aspek ekonomi dan politik. Begitupula istilah globalisasi pendidikan dan globalisasi budaya cukup mendapat perhatian luas. Tapi bagaimana pengaruh globalisasi di tengah — menurut sebagian orang — krisis globalisasi sekarang ini?

Salah satu dampak buruk globalisasi adalah merebaknya perbudakan sex. Sebagaimana dilaporkan The Mercury News (11 Juni), banyak gadis Vietnam yang dijual sebagai budak sex ke China dan Kamboja. Perdagangan sex global diperkirakan mencapai setengah juta tiap tahunnya. Berikut link beritanya Globalization’s Ugly Side: Sex Slavery

Sejumlah kantor dan universitas melakukan block terhadap situs facebook. Apa yang bisa dilakukan untuk menembus blok tersebut?

1.  NutshellMail
Dengan gabung situs ini anda bisa update status, membaca dan membuat komentar. Anda akan dikirimi update dari facebook secara reguler (tiap jam).

Caranya, masuk ke situs NutshellMail, login dengan account facebook, lalu allow untuk aplikasinya. Selanjutnya login ke account email yang anda gunakan.

2. HelloTxt / Twitter
Dengan layanan situs ini anda bisa update status di facebook

3. Email
Anda bisa menerima update ddengan mengaktifkan setting agar email yang didaftarkan di facebook bisa menerima update.

Update:
Untuk chat dengan teman di facebook dalam keadaan diblok, bisa gunakan ebuddy.

Saya beberapa kali ditanya teman mengenai duta bisnis school alias dbs. Apakah duta bisnis prospektif? Terus terang saja, kepada siapa pun saya tidak menyarankan ikut bisnis setengah online semacam itu.  Ada seorang teman yang selalu saya tanya perkembangan ikut dbs? Dia selalu menjawab sudah tidak dapat uang lagi karena “sebelah kakinya” tidak jalan. Padahal katanya, dia sudah presentasi sampai ke Bekasi.

Nah, dalam postingan kali ini saya hanya ingin berbagi pengalaman saja tentang program apa saja yang terbukti menghasilkan recehan di internet. Semua program yang saya ikuti tersebut gratis alias tidak perlu membayar untuk bergabung. Makanya saya menulis bisnis internet sesungguhnya tidak pernah menarik fee keanggotaan. Syaratnya cuma satu: anda harus punya blog!

Berikut ini program yang saya ikuti (anda bisa langsung daftar untuk link yang saya sertakan di bawah), diurutkan berdasarkan jumlah earning yang diterima untuk bulan Juni:

1. SponsoredReviews.com
Ini adalah broker paid review di mana kita akan mendapatkan bagian 65% dari setiap review yang kita buat di blog. (Juni: SR $399,75 USD + $126,75 USD)

2. Google Adsense
Ini adalah program periklanan milik Google di mana kita akan dibayar jika ada pengunjung yang klik iklan yang ditanam oleh Google di blog kita. (Juni: $193.30)

3. Backlinks
Ini adalah program jualan link di blog milik kita. Tiap link dihargai rata-rata 1-5 dolar.  Relatif enak karena tidak perlu menulis, tapi terbukti sangat dimushi Google. (Juni: $54)

4. Reviewme
Ini juga program paid review unggulan sebagian orang. Tapi kelihatannya sekarang makin meredup. (Juni: $30,00 USD)

5. Text Links Ads
Ini juga program jualan link di blog, sangat ketat untuk mendapatkannya, tapi bagus bayarannya. (Juni:  $24,71 USD)

6. Blogsvertise
Ini program paid reviews lainnya yang semakin seret job-nya. (Juni: $10,00 USD)

7. KlikSaya
Ini semacam Google adsense, bedanya, iklannya tidak contextual (mengikuti isi blog). (Juni: Rp. 314.500)

8. Menulis di koran
Meski tidak secara langsung, tetapi internet sumber yang sangat kaya untuk menulis. Saya belum lama menulis tentang facebook. (Juni: Rp.400.000)

9-10. Freelance web designer
Pada hari sabtu-minggu saya tidak turut ayah ke kota, tapi saya lebih sering membuat website he..hee (Juni: sisa project $300).

Beberapa program lain belum terbukti diterima hasilnya, karena itu tidak ikut dicantumkan. (Saya juga tidak meyertakan screenshoot earning, tapi jika anda memerlukan silakan japri saya).

Dari semua itu, menurut penerawangan saya, Google Adsense akan tetap berkibar. Alasannya sederhana, Google adalah perusahaan dot com nomor satu saat ini. Apakah anda juga tertarik jadi buruh Google seperti saya?

BERITA tentang seorang suami yang kehabisan biaya, kemudian meminta istrinya yang terbujur sakit tanpa harapan agar di-euthanasia, memang belum terekam dalam buku yang menarik ini. Namun, berbicara tentang derita orang miskin di negeri ini, yang semakin sukar mengakses layanan kesehatan yang layak, buku ini telah menuliskan sebagian besar aspirasi mereka.

Memang kesan bahwa pelayanan kesehatan semakin tak terjangkau sudah bukan omong kosong lagi. Sehingga bagi rakyat kecil, yang hidup sehat saja terasa demikian susah, apalagi jika harus terkena penyakit. Istilahnya sudah jatuh tertimpa tangga. Tidak sehat berarti harus berhadapan dengan harga obat yang mahal, ongkos rumah sakit yang juga tidak sedikit, dan bisa-bisa malah jadi korban malapraktik dokter. Ujung-ujungnya, sembuh tidak sembuh jika orang miskin jatuh sakit yang tersisa hanyalah kebangkrutan.

Oleh karena itu, urusan penyakit dan penanganannya sudah seperti lingkaran setan bagi kaum papa. Kemiskinan menjadikan lingkungan mereka begitu dekat dengan sumber penyakit. Namun dewasa ini penyakit tidak melulu karena perilaku hidup yang jorok. Ledakan industri makanan misalnya, ikut menceburkan masyarakat ke dalam kubangan penyakit berbahaya.

Sementara itu pemerintah selalu berkelit dengan keterbatasan anggaran ketika didesak untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Karena dana cekak pula pemerintah belum berhasil membuat pintar rakyat sehingga mereka bisa menghindari penyakit dan rumah sakit. Puskesmas yang semestinya bisa menyehatkan banyak rakyat penampilannya belum berperan secara optimal. Tak heran, ketika wabah penyakit menjalar, pemerintah seringkali gagal untuk bergerak lebih cepat mengantisipasinya.

Akibatnya, bagi penduduk miskin, terserang penyakit menjadi musibah yang terasa sangat berat. Dan entah siapa lagi yang bisa membantu ketika pelayanan kesehatan sudah disandera keangkuhan sistem pasar. Pada saat penyakit berubah semakin ganas, kerap yang diberitakan adalah pasien yang kabur dari rumah sakit atau mati di tengah jalan tak tertolong. Karena ketidakadilan, seperti ada pesan bagi orang miskin bahwa mereka tidak boleh sakit!

**

Buku “Orang Miskin Dilarang Sakit” ini disajikan menjadi tiga bagian. Pada awal pembahasan dibeberkan berbagai peristiwa mewabahnya penyakit menular dan berbahaya, yang banyak memakan banyak korban khususnya orang miskin. Berbagai cuplikan berita di media massa karena itu dihadirkan kembali seraya mengutip beberapa hasil survei.

Penulis buku –seperti diakuinya sendiri — memang bukan orang yang bergelut di bidang kesehatan. Namun ia setuju dan sangat percaya bahwa penanganan persoalan kesehatan perlu melibatkan banyak pihak. Persoalan kesehatan tidak boleh dipandang semata-mata sebagai perkara medis belaka. Sehingga dalam mengatasi masalah kesehatan, yang dibutuhkan bukan hanya sepasukan dokter yang bisa memberi obat, tetapi juga kesadaran masyarakat akan perubahan lingkungan sekelilingnya. Karenanya, ilmu kesehatan harus dibuat tidak elitis dan dikuasai oleh hanya segelintir ahli.

Selain itu ditegaskannya juga bahwa orientasi kebijakan ekonomi sudah saatnya secara sungguh-sungguh mempertimbangkan implikasi-implikasinya terhadap kesehatan. Sudah banyak terbukti pembangunan yang mendesak ke belakang pertimbangan-pertimbangan kesehatan lingkungan pada akhirnya lagi-lagi menyebabkan orang miskin sebagai korban.

Selanjutnya, sakitnya orang miskin versus sakitnya orang kaya dibahas pada bagian kedua buku ini. Bagi orang kaya, karena punya uang maka sakitpun bisa dipesan; jenis penyakit yang diderita, perlu istirahat berapa hari dan siapa saja yang berhak menjenguk (hlm.59). Selain itu, tinggal di rumah sakit juga menjadi hal menyenangkan layaknya menginap di hotel. Itu sebabnya banyak koruptor lebih suka berbaring di rumah sakit dengan pelayanan mewah ketimbang duduk di kursi pengadilan. Jika pelayanan rumah sakit lokal dianggap kurang memadai, tersangka koruptor bahkan masih bisa pindah rumah sakit di luar negeri.

Sakit ternyata membawa berkah untuk mereka dan dokter mirip seperti tukang pukul yang melindungi para perompak. Surat keterangan sakit jadi bukti mujarab untuk berkelit dari tanggung jawab. Asal punya uang, ternyata surat dokter yang menyatakan sakit mudah saja diterbitkan. Dan, konon dengan surat inilah, banyak tersangka korupsi bisa lari dan berdiam di luar negeri, dengan alasan sakit. Menyenangkan buat mereka yang berbuat jahat tapi menyakitkan bagi rakyat yang uangnya telah dirampok. Kesehatan memang bukan perkara badan tapi juga posisi politik dan berapa banyak uang (hlm.64).

Dan tentu saja pada bagian akhir buku, giliran penulis meluapkan banyak kegusaran terhadap kapitalisme di sekeliling dunia medis. Jika penyakit menggerogoti kekebalan tubuh, kapitalisme ini sudah pasti sangat menindas dan menggerogoti pendapatan masyarakat. Memperlakukan penyakit seperti barang dagangan, serta menyerahkan urusan kesehatan pada mekanisme pasar bebas, sudah cukup jelas dan serius implikasinya.

Saat ini mudah ditemukan rumah sakit yang mirip kompleks perumahan mewah yang sulit diakses karena biayanya selangit. Apa jadinya jika layananan rumah sakit hanya digerakkan oleh kepentingan mencari laba dan bukannya oleh kewajiban melayani pasien yang sakit. Bagaimanapun rumah sakit adalah rumah tempat menyembuhkan (memiliki fungsi sosial) dan bukannya lembaga keuangan tempat uang beranak -pinak di situ.

Di sisi lain industri farmasi juga sama saja hanya berkhidmat pada akumulasi laba. Pasien tidak hanya dipandang sebagai orang sakit, melainkan sebagai konsumen yang perlu dibujuk supaya terus mengonsumsi obat. Dan bukan rahasia lagi kalau berbagai siasat licik akhirnya dimainkan oleh produsen obat agar dapat memenangkan persaingan.

Sorotan juga diarahkan kepada para pekerja medis yang seringkali tidak tersentuh dari tuntutan karena impunitas yang dimilikinya. Bukan saja dari gugatan malapraktik yang belakangan banyak terungkap, melainkan juga dari ketidaksediaan untuk memberikan layanan kesehatan yang murah bagi mereka yang tidak mampu. Karenanya, penulis buku ini merasa perlu untuk menuliskan imbauan yang disebutnya sebagai “surat untuk para pekerja kesehatan” di penghujung buku.

Oleh sebab itu pula para dokter, apoteker, perawat, produsen obat, dinas kesehatan, dan pekerja medis lainnya sebaiknya menyimak isi buku ini. Saatnya mengingat kembali nasib kaum miskin sambil menikmati kartun-kartun yang terasa menyentil di setiap lembar buku ini.

http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1204…

Judul : Orang Miskin Dilarang Sakit
Penulis : Eko Prasetyo
Penerbit : Resist Book, Yogyakarta
Tahun Terbit : November 2005
Tebal : 145 halaman

Resensi ini pernah dimuat Pikiran Rakyat

http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1204/13/teropong/resensi_buku.htm

Bukan main susahnya mengatasi korupsi di Indonesia. Dan bukan main pula nyamannya jadi koruptor di negeri ini. Dua hal luar biasa itulah yang berusaha digambarkan berbagai kenyataannya di dalam buku ini. Bahwa korupsi dan pelakunya, bukannya segera menciut susut, tapi malah meluber ke mana-mana di zaman reformasi sekarang. Sebagian bahkan sudah melihat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sebagai penyakit yang tidak bisa disembuhkan lagi. Ada pula kesimpulan yang menyebutkan korupsi sudah menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), sehingga pernah muncul gagasan supaya pemerintah bersedia mengumumkan “Keadaan Darurat Korupsi”.

Hal tersebut memang tidak betul-betul dilakukan. Begitupula dengan banyak langkah lain untuk memberantas korupsi. Banyak gagasan bagus sudah dikemukakan, bahkan telah terbukti keampuhannya di tempat lain. Tetapi itu tidak pernah diamalkan dalam tindakan nyata di sini. Sistem pembuktian terbalik malah ditolak mentah-mentah oleh parlemen.

Persoalan korupsi, karena itu sesungguhnya bukan ketiadaan jalan untuk menumpasnya. Namun selalu terbentur pada kenyataan siapa yang hendak memulainya. Ketika korupsi sudah merasuk pada eksekutif, legislatif dan yudikatif. Adakah yang bisa diharapkan lagi. Bagian manakah yang terlebih dulu harus dibenahi?

Advokat sekaligus ahli hukum, Todung Mulya Lubis, menyodorkan perlunya segera mewujudkan independency of judiciary sebagai jawaban. Kondisi demikian hanya dapat dicapai apabila dilakukan seleksi lebih ketat dalam rekruitmen calon hakim dan advokat.

Menurutnya, munculnya hakim yang korup dan advokat “hitam” bukan semata-mata karena persolan moral dan etika, namun disebabkan juga oleh mutu ujian profesi yang tidak memenuhi standar. Lama kelamaaan hakim dan advokat menjadi profesi keranjang sampah, karena siapa saja, asal punya gelar sarjana hukum dan mengeluarkan sedikit uang dapat menyandang profesi tersebut.

Selain itu, masih menurut Todung, Mahkamah Agung (MA) semestinya menjadi motor utama perubahan. Dan salah satu perubahan radikal yang diusulkannya yaitu perlunya desentralisasi hukum, termasuk pengadilan. Dengan alasan kepadatan penduduk dan luasnya wilayah, serta antisipasi terhadap membengkaknya jumlah perkara akibat kesadaran hukum masyarakat yang meningkat, secara tersirat ia mengusulkan penataan kembali sistem hukum tidak sebatas pada proses beracara.

Intinya, pengadilan tinggi harus berubah menjadi puncak dari pencarian keadilan, sementara MA hanya akan menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hak-hak fundamental dan konstitusional. Dengan begitu tumpukan perkara di tingkat MA dapat terhindarkan.

Sedangkan Antonius Sujata menekankan supaya pencegahan korupsi harus didasarkan pada visi preventif dan bukan semata-mata menggunakan pendekatan refresif. Mengadili dan menghukum berat para koruptor memang harus dilakukan, bahkan kalau perlu memidana mati mereka. Tetapi menurutnya korupsi tidak akan habis hanya dengan menyeret koruptor. Korupsi akan tetap hidup jika hanya mengedepankan langkah refresif. Karena, korupsi bukan sekadar bersifat personel (perbuatan oknum), melainkan sudah merambah ke peringkat yang sifatnya struktural atau bahkan kultural di negeri ini.

Dalam banyak kasus malah telah menjadi sistemik, seperti terlihat pada korupsi yang melibatkan sekian ratus anggota legislatif di daerah. Karena itu ia mengingatkan supaya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK) yang baru dibentuk tidak menjadikan langkah refresif sebagai visi, konsep, misi, rencana, dan program satu-satunya dalam pemberantasan korupsi.

Sumbangan pemikiran lain dalam buku ini muncul dari Teten Masduki berdasarkan pengalamannya melihat gerakan antikorupsi di Thailand. Di negara itu, perubahan radikal mengacu pada Reformasi Konstitusi 1997 yang mempermudah penanganan kasus korupsi kakap dengan menggunakan proses peradilan khusus (satu tahap). Selain itu pemecatan terhadap pejabat publik juga dimungkinkan melalui petisi rakyat, yaitu dapat diajukan oleh 50.000 pemilih (voters) kepada ketua senat.

Dalam hal laporan kekayaan pejabat diberlakukan sistem pembuktian terbalik murni di mana terdakwa yang wajib membuktikan asal-usul seluruh kekayaannya. Sedangkan hasil pemilihan umum yang mampu memilih elite-elite politik baru non-politisi busuk menjadi penentu keberhasilan Thailand dalam mengimplemetasikan semua sistem baru tersebut.

Buku Surga Para Koruptor mengulas banyak segi dan fakta-fakta yang menunjukkan betapa parahnya tingkat korupsi di Indonesia. Keseluruhannya merupakan tulisan-tulisan yang pernah muncul di koran Kompas sepanjang tahun 2001-2004. Buku di bagi menjadi empat bab, dan diawali dengan uraian yang menggambarkan betapa mudahnya para koruptor beraksi menjarah dan menguras kekayaan negara.

Berikutnya giliran para wakil rakyat dan institusi mereka yang disoroti. Dalam salah satu tulisan terungkap bahwa di tengah pamer kekayaan dan suap-menyuap yang begitu gamblang di Dewan Perwakilan Rakyat, ternyata masih terdapat satu-dua anggota yang punya idealisme, mau hidup sederhana dan berusaha mendengarkan jeritan hati rakyat.

Sementara itu, persoalan hukum terkait upaya pemberantasan korupsi dihadirkan pada bab tiga. Harry Ponto menuliskan pentingnya pembuktian terbalik sebagai salah satu solusi terbaik dalam menuntaskan persoalan korupsi. Sedangkan K. Bertens mengingatkan bahwa betapapun pentingnnya asas praduga tak bersalah di bidang hukum, namun dalam konteks kebijakan umum yang harus diutamakan adalah moralitas. Sehingga kalau wakil rakyat sudah telanjur dipilih atau pejabat negara sudah telanjur diangkat dan kemudian ia terlibat dalam suatu perkara pengadilan, lebih baik ia dinonaktifkan dulu. Lalu Satjipto Rahardjo juga mengingatkan agar keinginan memberantas KKN dan membentuk Komisi Antikorupsi tidak menimbulkan suicidal legislation (bunuh diri oleh pembuatan undang-undang) sehingga tidak memicu persoalan lainnya.

Akhirnya, buku ditutup dengan bagian yang menjadi harapan Indonesia ke depan. Salah satu tulisan mengajak bangsa ini agar meneladani keberhasilan Cina dalam mengatasi persoalan korupsi dalam tempo relatif pendek. Andai bangsa ini mau belajar, serta tidak berlama-lama membiarkan negeri ini menjadi surga bagi para koruptor, seperti dinyatakan pula dalam tulisan Feisal Tamin, tanpa korupsi bukanlah mustahil Indonesia akan menjadi singa Asia yang sesungguhnya.

Resensi ini pernah dimuat Pikiran Rakyat

http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0105/17/teropong/resensi_buku.htm